Puasa merupakan ibadah multidimensional yang menggabungkan aspek esoteris penyucian jiwa dengan aspek eksoteris berupa kepatuhan terhadap batasan hukum fiqih. Secara etimologis, Ash-Shiyam bermakna Al-Imsak atau menahan diri, namun secara terminologi syariat, ia mencakup serangkaian aturan ketat yang menentukan keabsahan penghambaan seorang mukmin. Memahami syarat dan rukun puasa bukan sekadar aktivitas kognitif, melainkan fondasi agar ibadah tidak terjatuh pada kesia-siaan. Para fukaha dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali telah merumuskan kodifikasi hukum ini dengan sangat teliti melalui penggalian dalil (istinbath) yang bersumber dari nash-nash primer. Penelusuran ini dimulai dari landasan fundamental kewajiban puasa itu sendiri yang menjadi titik tolak seluruh diskursus hukum di dalamnya.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Terjemahan & Tafsir Mendalam: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 183). Ayat ini menggunakan diksi Kutiba yang dalam kaidah ushul fiqih menunjukkan sebuah kewajiban mutlak (fardhu). Para mufassir menjelaskan bahwa tujuan akhir dari implementasi syarat dan rukun puasa adalah tercapainya derajat Taqwa. Secara hukum, ayat ini menjadi payung besar bagi seluruh syarat wajib puasa. Madzhab Syafi'i dan Hanbali menekankan bahwa kewajiban ini mengikat setiap Muslim yang memenuhi kriteria taklif, sementara rincian operasionalnya kemudian dijelaskan melalui sunnah Nabawiyah yang menjadi penjelas bagi keumuman ayat Al-Qur'an tersebut.
Syarat wajib puasa merupakan kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang terkena beban syariat untuk berpuasa. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tuntutan hukum (khitab taklif) belum berlaku baginya. Secara umum, para ulama menyepakati Islam, Baligh, dan Berakal sebagai pilar utama syarat wajib, namun terdapat rincian mendalam mengenai kemampuan fisik (al-qudrah) dan status mukim seseorang. Hal ini didasarkan pada hadits otoritatif mengenai pengangkatan pena taklif dari tiga golongan manusia.
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ
Terjemahan & Syarah Mendalam: Diangkat pena (catatan amal/beban hukum) dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi basah (baligh), dan dari orang gila hingga ia kembali berakal. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Syarah hadits ini menjelaskan bahwa akal adalah manatut taklif (titik tumpu beban hukum). Madzhab Hanafi menambahkan bahwa bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, meskipun tidak wajib secara hukum asal, dianjurkan untuk dilatih berpuasa sebagai bentuk tadrib (latihan). Sementara itu, syarat mampu (al-itāqah) menjadi krusial; orang tua renta atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh tidak wajib berpuasa namun wajib membayar fidyah, sesuai dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam.
Beralih pada rukun puasa, pilar pertama yang menjadi penentu sah atau tidaknya puasa adalah Niat. Terdapat distingsi menarik antara madzhab dalam hal teknis pelaksanaan niat. Madzhab Syafi'i mensyaratkan Tabyit (menginapkan niat di malam hari) untuk setiap hari puasa Ramadhan, sedangkan Madzhab Maliki memberikan kelonggaran berupa Niatul Jami'ah, yaitu satu niat di awal bulan untuk seluruh hari di bulan Ramadhan, karena menganggap puasa Ramadhan adalah satu kesatuan ibadah yang tidak terpisahkan.
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
Terjemahan & Syarah Mendalam: Barangsiapa yang tidak menetapkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. (HR. An-Nasa'i dan Al-Baihaqi). Teks hadits ini menjadi landasan bagi Madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki bahwa niat harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar shadiq untuk puasa wajib. Namun, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa untuk puasa Ramadhan, niat boleh dilakukan hingga sebelum waktu dhuwah (zawal) asalkan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dengan alasan bahwa waktu Ramadhan sudah ditentukan secara spesifik untuk ibadah tersebut sehingga niat mutlak sudah dianggap mencukupi. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan ijtihad dalam memahami teks hadits.
