Peradaban sebuah bangsa sering kali diukur dari kemegahan arsitektur dan kemajuan teknologinya, namun dalam kacamata Islam, fondasi sejati sebuah peradaban terletak pada kualitas manusia yang menghuninya. Di sinilah peran Muslimah menjadi krusial, bukan sekadar sebagai pelengkap struktur sosial, melainkan sebagai poros utama yang menentukan arah moralitas bangsa. Sejarah telah mencatat bahwa kehancuran sebuah kaum sering kali bermula dari rapuhnya ketahanan keluarga dan hilangnya muruah kaum perempuannya. Oleh karena itu, menempatkan Muslimah dalam posisi strategis pembangunan bangsa adalah sebuah keniscayaan teologis dan sosiologis yang tidak boleh diabaikan.
Posisi pertama dan utama Muslimah adalah sebagai pendidik pertama atau al-ummu madrasatul ula. Namun, pemaknaan ini tidak boleh dikerdilkan hanya dalam ruang lingkup domestik yang sempit. Menjadi madrasah berarti menjadi pusat transmisi nilai, kecerdasan, dan integritas. Seorang ibu yang berwawasan luas akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara spiritual. Hal ini sejalan dengan sebuah ungkapan bijak yang sering dikutip dalam literatur pendidikan Islam:
اَلْمَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلَادِ، إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْبِلَادُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْبِلَادُ
Artinya: Perempuan adalah tiang negara, apabila mereka baik maka baiklah negara itu, dan apabila mereka rusak maka rusaklah negara itu. Ungkapan ini menegaskan bahwa stabilitas sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas kaum perempuannya dalam menjaga nilai-nilai luhur di tengah arus modernisasi.
Lebih jauh lagi, kontribusi Muslimah dalam membangun peradaban mencakup keterlibatan aktif di ruang publik melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan profesionalisme. Islam tidak pernah membedakan kewajiban menuntut ilmu berdasarkan gender. Sejarah keemasan Islam mengenal sosok Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar yang menjadi rujukan ilmu hadis dan hukum, atau Fatimah al-Fihri yang mendirikan universitas pertama di dunia. Kehadiran Muslimah di sektor ekonomi, kesehatan, hingga kebijakan publik harus dipandang sebagai upaya kolektif untuk menebar kemaslahatan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
Artinya: Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayat ini menjadi legitimasi kuat bahwa kontribusi sosial dan intelektual perempuan adalah ibadah yang setara nilainya di hadapan Allah, asalkan tetap berpijak pada koridor syariat dan akhlakul karimah.
Namun, tantangan hari ini muncul dalam bentuk dikotomi yang dipaksakan antara karier dan keluarga. Banyak Muslimah terjebak dalam arus sekularisme yang mengukur kesuksesan hanya dari materi, atau di sisi lain, terbelenggu oleh tradisi patriarki yang menutup ruang aktualisasi diri. Peradaban bangsa yang maju memerlukan Muslimah yang mampu melakukan sintesis antara kecakapan profesional dengan keteguhan prinsip moral. Muslimah harus mampu menjadi penyeimbang di tengah masyarakat yang mulai kehilangan arah etika, dengan cara menampilkan kepemimpinan yang berbasis pada kasih sayang dan kejujuran.
Kritik sosial yang perlu kita renungkan adalah sejauh mana lingkungan sosial dan kebijakan negara memberikan ruang aman bagi Muslimah untuk berkarya tanpa harus menanggalkan identitasnya. Pembangunan peradaban tidak akan mencapai puncaknya jika perempuan masih dipandang sebagai objek komoditas atau sekadar pelengkap kuota formalitas. Pemberdayaan Muslimah harus dimulai dari penghormatan terhadap hak-hak pendidikan dan perlindungan terhadap martabat mereka. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang memuliakan perempuannya, karena dari tangan merekalah karakter pemimpin masa depan dibentuk.
